Hukum Indonesia: Civil Law Atau Common Law?

Guys, pernah kepikiran nggak sih, sebenernya sistem hukum yang dipakai di negara kita ini gimana sih?

Apakah Indonesia itu menganut civil law atau malah common law? Pertanyaan ini sering banget muncul, apalagi buat kalian yang lagi belajar hukum atau sekadar penasaran sama tata negara kita. Nah, biar nggak salah paham, yuk kita kupas tuntas bareng-bareng soal sistem hukum Indonesia ini. Kita bakal bongkar akar-akarnya, ciri-cirinya, sampai gimana penerapannya sehari-hari. Jadi, siap-siap ya, karena kita bakal menyelami dunia hukum yang mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya bisa banget dipahami kalau dijelasin dengan cara yang asik!

Akar Sejarah Sistem Hukum Indonesia

Ngomongin soal sistem hukum Indonesia, kita nggak bisa lepas dari sejarah, guys. Bayangin aja, Indonesia itu kan negara kepulauan yang punya sejarah panjang banget, termasuk masa penjajahan. Nah, masa-masa inilah yang punya pengaruh besar banget sama sistem hukum yang kita pakai sekarang. Awalnya, sebelum ada penjajahan, wilayah Nusantara ini punya hukum adatnya sendiri. Hukum adat ini hidup di masyarakat, berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut turun-temurun. Tiap daerah punya hukum adat yang beda-beda, mencerminkan keberagaman budaya kita. Tapi, pas Belanda datang, mereka bawa sistem hukum mereka sendiri. Belanda itu menganut sistem civil law, yang berakar dari hukum Romawi dan Prancis. Mereka kemudian memberlakukan peraturan-peraturan hukum mereka di Indonesia, yang waktu itu masih disebut Hindia Belanda. Tujuannya jelas, biar gampang ngatur dan menguasai wilayah jajahan. Jadi, banyak banget peraturan hukum yang kita pakai sekarang itu warisan dari Belanda. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau yang sering kita kenal dengan sebutan Burgerlijk Wetboek (BW) itu kan diadopsi dari hukum Belanda. Begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS). Jadi, secara historis, pengaruh civil law itu kuat banget di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, para pendiri bangsa ini nggak langsung bikin sistem hukum baru dari nol. Mereka banyak mengambil dan mengadaptasi peraturan-peraturan peninggalan Belanda, sambil terus berusaha menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia. Tentu aja, ada juga upaya untuk memasukkan unsur-unsur hukum adat dan hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi pondasi utamanya tetap merujuk pada civil law yang sudah ada. Makanya, kalau ditanya Indonesia menganut sistem apa, jawabannya nggak bisa cuma satu kata. Tapi, pengaruh terbesar dan pondasi utamanya itu jelas datang dari sistem civil law. Jadi, jangan heran kalau di pengadilan atau dalam perdebatan hukum, kita sering dengar istilah-istilah dan konsep-konsep yang berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental itu, guys!

Memahami Konsep Civil Law dan Common Law

Nah, biar makin paham kenapa Indonesia cenderung ke civil law, kita perlu kenal dulu nih apa sih bedanya civil law sama common law. Ibaratnya, dua sistem ini tuh punya cara pandang yang beda banget soal gimana hukum itu dibuat dan diterapkan. Civil law, yang banyak dianut di negara-negara Eropa kontinental kayak Prancis, Jerman, dan Belanda, itu intinya ngandelin undang-undang tertulis yang disusun secara komprehensif dan sistematis. Para hakim di sistem civil law itu tugas utamanya adalah menerapkan isi undang-undang yang sudah ada. Jadi, putusan hakim itu nggak jadi sumber hukum utama yang mengikat hakim lain di masa depan. Fokusnya itu pada kodifikasi, yaitu pengumpulan peraturan hukum dalam kitab-kitab undang-undang yang rapi dan terstruktur. Ini bikin hukumnya jadi lebih mudah diakses dan diprediksi. Berbeda banget sama common law, yang banyak berkembang di negara-negara Anglo-Saxon kayak Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Di sistem common law, sumber hukum utamanya itu bukan cuma undang-undang, tapi juga putusan-putusan pengadilan sebelumnya, yang biasa kita sebut yurisprudensi atau case law. Hakim di sini punya peran yang lebih besar dalam membentuk hukum. Ketika hakim memutuskan suatu perkara, putusan tersebut bisa jadi preseden yang harus diikuti oleh hakim lain dalam kasus serupa di kemudian hari. Jadi, hukumnya lebih banyak dibangun dari praktik peradilan. Makanya, prosesnya bisa lebih fleksibel tapi kadang juga bikin agak pusing karena harus menelusuri banyak putusan hakim. Jadi, simpelnya gini, civil law itu ibaratnya buku panduan yang lengkap, sementara common law itu kayak kumpulan pengalaman yang jadi pedoman. Indonesia, dengan sejarahnya yang tadi kita bahas, lebih banyak mengadopsi pendekatan civil law, di mana undang-undang tertulis jadi pijakan utama. Tapi, bukan berarti common law nggak ada pengaruhnya sama sekali ya, guys. Tetap ada beberapa elemen dan pemikiran dari common law yang mungkin terselip dan mempengaruhi cara pandang hukum kita, tapi pondasi utamanya tetap pada undang-undang tertulis.

Ciri Khas Sistem Hukum Indonesia

Sekarang, mari kita bedah ciri-ciri khas yang bikin sistem hukum Indonesia itu kelihatan banget pengaruh civil law-nya. Pertama dan yang paling kentara adalah dominasi undang-undang tertulis (kodifikasi). Coba deh kalian lihat, peraturan perundang-undangan kita itu banyak banget, mulai dari UUD 1945, undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), sampai peraturan presiden (Perpres). Semua itu disusun secara sistematis dan tertulis, mirip banget sama ciri khas civil law. Kitab-kitab undang-undang warisan Belanda kayak KUH Perdata dan KUHP masih jadi dasar hukum di banyak bidang. Ini menunjukkan bahwa hukum itu dianggap sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh badan legislatif, yang kemudian harus diterapkan oleh lembaga peradilan. Ciri kedua adalah peran hakim yang cenderung pasif dalam pembentukan hukum. Dalam sistem civil law, hakim itu ibaratnya corong undang-undang. Tugas utamanya adalah menginterpretasikan dan menerapkan isi undang-undang yang sudah ada kepada kasus yang dihadapi. Putusan hakim, meskipun penting, nggak punya kekuatan mengikat sebagai preseden wajib bagi hakim lain di masa depan. Hakim lain boleh aja nggak mengikuti putusan sebelumnya kalau mereka merasa interpretasi undang-undang yang lain lebih tepat. Berbeda dengan common law di mana putusan hakim stare decisis (mengikat) untuk kasus serupa. Jadi, hakim di Indonesia itu lebih fokus pada 'mencari' hukum dalam undang-undang, bukan 'menciptakan' hukum baru melalui putusannya. Ciri ketiga adalah pembentukan hukum yang bersifat legislatif. Artinya, hukum itu dibentuk oleh lembaga yang punya wewenang membuat undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah. Proses legislasi ini menjadi cara utama untuk menciptakan dan mengubah peraturan hukum. Inilah yang bikin kita sering lihat ada pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) yang alot di DPR. Ciri keempat adalah penekanan pada doktrin hukum. Doktrin hukum, yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka, punya peran penting dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum. Pendapat para sarjana hukum seringkali dijadikan rujukan atau pertimbangan dalam pembuatan undang-undang maupun dalam argumentasi di pengadilan. Walaupun ini juga ada di common law, tapi di civil law penekanannya lebih kuat. Terakhir, adanya pengadilan yang terstruktur dan hierarkis. Sistem peradilan kita itu punya tingkatan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung. Setiap tingkatan punya fungsi dan kewenangan masing-masing dalam memeriksa dan memutus perkara. Struktur ini juga ciri khas dari sistem civil law yang menekankan kepastian hukum dan kejelasan alur penyelesaian sengketa. Jadi, kalau kalian lihat ciri-ciri ini, udah kebayang dong ya kalau Indonesia itu lebih condong ke mana?

Indonesia: Campuran Civil Law dengan Sentuhan Lokal?

Oke guys, setelah ngobrolin sejarah dan ciri-cirinya, kita bisa tarik kesimpulan nih. Indonesia itu secara fundamental menganut sistem hukum civil law. Pondasi hukum kita banyak dibangun dari peraturan perundang-undangan tertulis yang berasal dari warisan hukum Belanda, yang notabene adalah penganut civil law kuat. Peran legislasi, kodifikasi, dan penafsiran undang-undang oleh hakim menjadi ciri utama yang nggak bisa dipungkiri. Tapi, penting juga buat kita sadari bahwa Indonesia itu bukan cuma 'tiruan' dari civil law negara lain. Sistem hukum kita punya coraknya sendiri yang unik, yang sering disebut sebagai sistem hukum campuran atau hybrid system. Apa maksudnya? Jadi gini, meskipun dasar utamanya civil law, Indonesia juga nggak sepenuhnya mengabaikan akar hukumnya sendiri, yaitu hukum adat. Di beberapa bidang, terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari di daerah-daerah tertentu, hukum adat masih punya kedudukan dan pengaruh yang kuat. Contohnya dalam penyelesaian sengketa tanah, perkawinan, atau warisan di masyarakat adat. Pengadilan kadang masih merujuk pada kebiasaan dan aturan adat yang berlaku. Selain itu, seiring waktu, Indonesia juga terus berupaya mengembangkan hukumnya agar sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai Pancasila. Ada pengaruh-pengaruh dari sistem hukum lain, termasuk pemikiran-pemikiran yang mungkin terinspirasi dari common law, misalnya dalam praktik-praktik tertentu di dunia bisnis atau hukum internasional. Tapi, ini bukan berarti Indonesia beralih jadi menganut common law ya. Pengaruh tersebut lebih bersifat adaptasi atau adopsi konsep-konsep tertentu yang dianggap relevan dan bermanfaat, tanpa mengubah pondasi civil law yang sudah ada. Jadi, bisa dibilang Indonesia itu kayak punya 'resep' hukum sendiri. Bahan utamanya civil law, tapi ada bumbu-bumbu lokal dari hukum adat, dan sedikit 'penyedap' dari pemikiran global yang mungkin ada nuansa common law-nya. Yang jelas, orientasi utamanya tetap pada kepastian hukum yang berasal dari undang-undang tertulis. Pemahaman ini penting banget, guys, biar kita nggak salah kaprah dan bisa lebih menghargai kompleksitas sistem hukum yang berlaku di negara kita. Intinya, Indonesia itu unik, dan sistem hukumnya mencerminkan perjalanan sejarah serta keberagaman budayanya.

Kesimpulan: Civil Law Tetap Jadi Pilar Utama

Jadi, guys, setelah kita selami bareng-bareng dari sejarah sampai ciri khasnya, kesimpulannya jelas ya. Indonesia itu menganut sistem hukum civil law sebagai pilar utamanya. Nggak bisa dipungkiri, warisan dari masa kolonial Belanda yang menganut civil law itu membentuk fondasi hukum kita. Undang-undang tertulis, kodifikasi, dan peran legislatif yang kuat itu jadi ciri yang paling menonjol. Hakim lebih berperan menafsirkan undang-undang, bukan menciptakan hukum baru layaknya di sistem common law yang mengandalkan preseden atau case law. Tapi, seperti yang udah kita bahas, Indonesia itu nggak kaku. Kita juga punya kekayaan hukum adat yang masih diakui dan diterapkan di berbagai daerah, serta terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai luhur bangsa. Makanya, kadang ada yang bilang sistem kita itu campuran. Namun, di tengah segala penyesuaian dan sentuhan lokal itu, civil law tetap menjadi kerangka utama yang menopang seluruh sistem hukum di Indonesia. Jadi, kalau ada yang tanya lagi, Indonesia itu menganut civil law atau common law? Jawabannya, mayoritas dan fondasinya adalah civil law, dengan adanya pengakuan dan adaptasi terhadap hukum adat serta pengaruh global yang relevan. Gimana, udah lebih tercerahkan kan soal sistem hukum negara kita? Semoga obrolan santai ini bisa bikin kalian makin melek hukum ya, guys! Tetap semangat belajar dan terus kritis!